NERACA

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan pembangunan infrastruktur pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan nasional. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui kunjungan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, yang memantau langsung progres proyek optimasi lahan (Oplah) dan normalisasi saluran air di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Proyek ini menyasar area pertanian seluas 120 hektare yang selama ini hanya mampu ditanami sekali dalam setahun akibat keterbatasan sistem irigasi dan akses alat pertanian. Dengan dilakukannya normalisasi saluran air dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani, pemerintah menargetkan intensitas tanam di kawasan ini dapat meningkat hingga dua bahkan tiga kali dalam setahun.

“Infrastruktur seperti saluran air dan jalan usaha tani memiliki peran krusial dalam menunjang efisiensi produksi pertanian. Dengan sistem tata kelola air yang baik, alsintan bisa masuk ke lahan dan membantu petani meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka,” jelas Heru.

Menurut Heru, progres fisik pembangunan saat ini telah mencapai 50 persen dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Penyelesaian proyek ini secara tepat waktu dinilai sangat penting agar petani dapat segera menggunakannya untuk musim tanam mendatang.

Langkah strategis ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan iklim serta dinamika global. Dimulai dari penguatan fondasi infrastruktur, diharapkan produktivitas pertanian nasional akan terdongkrak secara signifikan.

Senada dengan itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa program optimasi lahan merupakan bagian integral dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan. Ia menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur dasar adalah fondasi penting dalam mempercepat pencapaian target swasembada.

“Optimasi lahan adalah salah satu upaya nyata pemerintah untuk membuka kembali potensi pertanian yang selama ini terhambat oleh masalah teknis. Dengan air lancar, akses alsintan terbuka, petani bisa tanam berkali-kali, produksi naik, dan kesejahteraan meningkat. Kita akan percepat program ini di seluruh Indonesia,” kata Mentan Amran.

Selain menambah intensitas tanam, perbaikan infrastruktur juga mendorong efisiensi distribusi hasil panen dan menurunkan biaya produksi petani. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya saing produk pertanian lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Ke depan, Kementerian Pertanian akan terus memperluas cakupan program Optimasi Lahan ke wilayah-wilayah potensial lainnya di Indonesia. Dengan dukungan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan transformasi sektor pertanian dapat berlangsung secara menyeluruh.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya terkait program pembangunan infrastruktur pertanian. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan turut mendukung keberhasilan Infrastruktur Pertanian demi terwujudnya swasembada pangan nasional.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengajak seluruh penyuluh pertanian di Indonesia untuk merapatkan barisan dan serentak mengawal penuh pelaksanaan program-program strategis Kementerian Pertanian (Kementan). 

Pasalnya, lanjut Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, sesuai Inpres No 3 Tahun 2025, penyuluh pertanian kini langsung berada di bawah arahan Kementan sebagai ujung tombak percepatan swasembada pangan.

 “Aturan sudah kita siapkan, kemudian Anda semua sekarang baru dalam tahap sosialisasi, tapi programnya sudah jalan, bayangkan kalau penyuluh pertanian ini kompak, serempak, rapatkan barisan, semua tugas dilaksanakan, maka kesejahteraan pertanian meningkat, InsyaAllah nanti penyuluh pertaniannya juga kesejahteraannya ikut meningkat,” kata Mas Dar.

Mas Dar juga sekaligus mengapresiasi peran sentral penyuluh dalam peningkatan produksi pertanian nasional. Saat ini, kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto sangat berpihak pada petani seperti pemenuhan pupuk subsidi 100 persen, penetapan harga gabah Rp.6.500 per kilogram, serta pengalihan peran Bulog untuk menyerap gabah petani secara langsung. 

“Bulog berhasil meningkatkan serapan gabah hingga 2.000 persen dibanding tahun lalu. Tapi jangan lupa, semua itu tidak akan terjadi tanpa peran penyuluh sebagai ujung tombak di lapangan,” tambah Mas Dar.