Oleh: Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Pada 2 Mei 2025 adalah kloter pertama pemberangkatan haji Indonesia ke Tanah Suci. Dimana di kloter itu para Jamaah haji Indonesia berbondong–bondong untuk menunaikan rukun Islam ke kelima dan sekaligus untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Pada  tulisan view ini  saya tak akan menguraikan tentang bagaimana proses perjalalan  ritual ibadah haji dari awal hingga akhir. Tapi yang menarik untuk disorot adalah bagaimanan potensi ekonomi haji dan umroh yang sangat dasyat untuk untuk dikembangkan.

Peluang ekonomi haji dan umroh—sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi saja. Dengan berbagai bisnisnya mulai perhotelan, jasa transportasi, katering makanan dll.  Tapi masih banyak peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia baik di sektor keuangan maupun di sektor riil.

Di sektor keuangan, selama ini telah  dilakukan oleh sebuah lembaga atau badan bernama BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Di institusi itu bagaimana dana–dana haji yang mengendap lama itu di kelola di lembaga keuangan syariah  kemudian diinvestasikan ke berbagai sektor keuangan yang menguntungkan dan aman. Melalui dana haji yang di kelola oleh BPKH banyak program keumatan yang bisa dimanfaatkan untuk ekonomi umat.

Selain pengelolaan dana haji oleh BPKH, masih banyak lagi peluang ekonomi di sektor haji dan umroh di sektor keuangan. Diantaranya dari sisi teknologi digital dimana penggunaan transaksi pembayaran haji melalui mobile banking, internet banking, QRIS yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah merupakan bisnis yang menjanjikan di sektor keuangan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di acara Muktamar Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Kamis (15/5/2025), mengatakan QRIS yang terkoneksi dengan Arab Saudi, maka uang 8 miliar dolar dari jamaah Indonesia itu bisa kembali menggerakkan ekonomi Indonesia. Itu artinya, hanya satu aplikasi QRIS saja mampu memperoleh keuantungan yang besar. Sementara banyak instrumen keuangan digital yang belum di optimalkan lainnya.

Belum lagi dengan sektor riil, berupa berbagai piranti penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, mulai dari baju ihram, tas, oleh–oleh, supply chain catering hingga jasa transportasi dan akomodasi pemberangkatan dan penjemputan. Jika ini disinergikan dan dikolaborasikan dengan baik menjadi peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Hal ini juga  mendorong industri–industri halal di Indonesia untuk berkembang pesat.

Maka dengan adanya peluang ekonomi ini, pemeritah sebenarnya bukan hanya mendirikan BPKH dan Badan Penyelenggara (BP) Haji. Tapi juga harus mendirikan Badan Ekonomi dan Bisnis Haji & Umroh untuk mengembangkan potensi ekonomi di bidang tersebut.