NERACA

Jakarta – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi untuk membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).    

"Kerja sama ini memastikan untuk kantong-kantong kemiskinan dan 3T terlayani (untuk Program Makan Bergizi Gratis) dan BP Taskin menjadi mitra strategis. Target kami 1.000 SPPG dengan pelayanan khusus, menyesuaikan jumlah SPPG-nya," kata Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/6).  

Ia mengemukakan, kolaborasi ini merupakan tindak lanjut untuk mengawal program MBG, yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari kapasitas kesehatan fisik maupun rohani. "Kami ingin memastikan khusus untuk kantong-kantong kemiskinan di daerah 3T, BP Taskin akan menjadi mitra yang strategis," ujar dia. 

Ia menjelaskan, apabila BGN biasanya menargetkan 3.000 penerima manfaat, maka khusus wilayah 3T disesuaikan dengan jumlah penduduk. "Karena kita harus ke wilayah-wilayah 3T yang kadang-kadang jarang penduduk, atau tidak lengkap penduduk maupun ukurannya. Untuk itu, jumlah penerimanya akan disesuaikan, dan ukuran SPPG-nya juga akan disesuaikan," ucap Budiman.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Kepala BP Taskin Nanik S. Deyang juga menjelaskan bahwa sudah banyak permintaan dari daerah, baik bupati maupun wali kota untuk menyewakan tanahnya dan digunakan sebagai SPPG guna menyukseskan Program MBG.  

Saat ini, BP Taskin tengah memitigasi wilayah-wilayah mana yang akan dibangun untuk SPPG. "Kebanyakan permintaan dari daerah atau bupati itu mereka memberikan free, boleh disewa, kemudian BP Taskin itu sudah memitigasi, mana wilayah-wilayah yang harus dibangun untuk dapur MBG tidak, sedangkan anggarannya kan dari BGN," ujar Nanik.

Ia mengemukakan, BP Taskin terus mendorong pengusaha merah putih yang mau membangun di wilayah-wilayah yang telah disediakan. "Kemudian mereka akan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, mereka akan mempermudah menyiapkan tanahnya, supaya tidak usah berinvestasi atau tidak usah beli, karena banyak tanah-tanah di desa ini sebetulnya tidak dipakai, kosong," katanya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya hanya akan membangun maksimal 2.000 SPPG yang berbasis APBN di daerah-daerah 3T. "Penerima manfaatnya kan mungkin hanya 50 hingga 200 orang di daerah tersebut," ujar Dadan.

Ia menegaskan, di daerah agregasi atau aglomerasi, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada para mitra, terutama UMKM untuk menjadi mitra BGN di tiap-tiap SPPG. "Jadi kita akan bersinergi, dan BP Taskin akan memberikan arahan di daerah-daerah prioritas dalam pengentasan kemiskinan, lalu pemenuhan gizinya harus kita berikan, kemudian, pembangunan ekonominya juga harus kita prioritaskan," tuturnya.