Isu mengenai rencana penggabungan usaha atau merger Grab dengan GoTo atau akuisisi GoTo oleh Grab terus mendapat penolakan dari para komunitas ojek online (ojol) dari berbagai daerah dan nasional lantaran dikhawatirkan berimbas pada masa depan mereka. Sejumlah komunitas ojol di berbagai daerah pun menulis surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto untuk mendesak penolakan aksi korporasi yang akan melibatkan Grab Holdings dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk itu.

Perkumpulan Online Roda Dua Se-Jawa Barat atau POROS mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dengan mengungkapkan sejumlah alasan penolakan.“Akuisisi mematikan pilihan bagi mitra driver, mitra penjual maupun pengguna karena adanya kenaikan tarif harga potongan bagi mitra dan kenaikan biaya penggunaan jasa yang ekstrem kepada pengguna,” ujar Ketua Umum POROS Jawa Barar, Nurman Jaelani, Sabtu (10/5).

Disampaikannya, mitra pengemudi juga beiesiko menghadapi sistem yang lebih ketat dalam pembagian orderan dan penentuan tarif. Nurman mengatakan, saat akuisisi dilakukan oleh perusahaan asing terhadap perusahaan lokal akan mengakibatkan keuntungan yang didapatkan dari hasil kerja para mitra driver akan dibawa pihak asing ke luar negeri.“Belum lagi ancaman terhadap kemandirian digital dan perekonomian negara sangat besar. Akuisisi juga akan menghilangkan keberadaan perusahaan karya anak bangsa yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia,” jelas Nurman.

Sebab itu, dirinya meminta Presiden menaruh perhatian pada rencana ini demi menjaga dan mempertahankan karya anak bangsa dari ancaman penguasaan pihak asing. Sebelumnya, Koalisi Ojol Nasional (KON) juga tegas menolak rumor merger Grab-GoTo karena berpotensi mempengaruhi pendapatan para pengemudi ojol.“Bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan mitra penjual, merger ini bisa memberikan dampak yang beragam. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan baru perusahaan hasil merger ini akan mempengaruhi pendapatan mereka,” ungkap Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto.

Sikap perlawanan yang sama juga disampaikan oleh komunitas pengemudi ojol yang tergabung dalam Driver Online Bersatu Bergerak (DOBRAK).“Sudah terindikasi ada langkah sistematis untuk menguasai bisnis digital oleh kapital asing. Bukan lagi dengan senjata, tapi dengan modal, algoritma, dan dominasi platform. Pemerintah harus hadir dan bersikap tegas, menutup semua celah yang memungkinkan pihak asing menguasai objek vital dan tulang punggung ekonomi digital nasional,” kata Eeng, Koordinator DOBRAK.

Komunitas ojol yang tergabung dalam Mitra Gacor Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) juga mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo.“Kami bukan robot yang bisa dibuang. Kalau sistem berubah jadi karyawan, maka banyak dari kami akan tersingkir karena tidak memenuhi kriteria,” ujar Ketua Pangkalan Mitra Gacor Palangka Raya, Gandy Setiawan.

Disampaikannya, hal ini bukan sekadar bisnis, ini soal nasib jutaan rakyat. “Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Perhubungan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menghentikan merger ini demi masa depan yang lebih adil untuk semua. Kami juga mengajak seluruh driver Indonesia untuk bersatu, menyuarakan penolakan, dan menjaga martabat kerja kita dari kepentingan kapitalsi asing,” ucapnya.