NERACA

Jakarta - Program Apotek Desa yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan luas dari kalangan pakar dan organisasi profesi kesehatan, termasuk Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Ketua Umum Pengurus Pusat IAI, Noffendri Roestam, menyatakan bahwa keberadaan Apotek Desa/Kelurahan di 80.000 desa/kelurahan di Indonesia merupakan gagasan brilian yang dapat menjawab tantangan pemerataan layanan kesehatan. Menurutnya, program ini akan berhasil jika dikelola secara optimal dan tidak hanya menjadi proyek simbolik.

“Bagi IAI, fokus kami adalah memastikan Apotek Desa ini dapat berjalan baik dan mencapai tujuan awalnya, bukan menjadi program mangkrak,” ujar Noffendri, Rabu (21/5).

Noffendri juga menyambut baik solusi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menekankan pentingnya optimalisasi 54.000 sarana kesehatan yang sudah ada seperti puskesmas dan posyandu, tanpa perlu regulasi baru.

“Tugas IAI adalah menyiapkan tenaga apoteker untuk mendukung program ini,” jelasnya.

Ketua Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat (Hisfarkesmas) PP IAI, Maria Ulfah, menyebut program ini sebagai angin segar yang harus dimanfaatkan untuk pemenuhan tenaga apoteker di puskesmas. Penanggung jawab Apotek Desa haruslah apoteker, karena hanya apoteker yang memiliki kompetensi mengelola keuangan, pengadaan, dan pelayanan farmasi sesuai standar yang berlaku.

“Dari 10.300 puskesmas, baru 68% yang memiliki apoteker. Sisanya masih diisi tenaga vokasi atau nakes lain,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Halal dan JKN PP IAI, Abdul Rahem, yang menekankan bahwa apotek adalah tempat praktik kefarmasian oleh apoteker, bukan tenaga kesehatan lain.

“Apotek bukan hanya tempat jual beli obat, tapi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Aspek teknis, manajerial, serta norma dan etika harus dijaga agar pelayanan tetap berkualitas,” katanya.

Sementara itu, dari Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (Hisfarma), Surya Wahyudi menyatakan bahwa Hisfarma siap mendukung dengan kajian dan pelatihan sistem pengelolaan yang tepat serta pentingnya studi kelayakan.

“Tidak semua desa bisa langsung punya Apotek Desa. Harus ada analisis mana yang siap, mana yang belum,” ucapnya.

Dengan dukungan luas para pakar dan organisasi profesi, Apotek Desa diyakini mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok Nusantara. (Mohar/fba)