NERACA

Jakarta- Masih berfluktuasinya kondisi pasar akibat dampak dari perlambatan ekonomi global dan perang dagang AS, memberikan khawatiran dampak minat perusahaan untuk IPO. Bahkan pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut ada satu perusahaan terpaksa menunda proses penawaran umum perdana (IPO) yang seharusnya dilakukan pada tahun ini.

Meskipun demikian, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna bilang, penundaan IPO oleh satu calon emiten tersebut disebabkan oleh kebutuhan waktu tambahan untuk melakukan penyesuaian pada dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan. “Sepanjang tahun 2025, hanya terdapat satu calon perusahaan tercatat yang menunda proses penawaran umum perdana dengan alasan masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian dokumen,” ujar Nyoman di Jakarta, kemarin.

Merespon hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan catatan terhadap rencana beberapa perusahaan yang bakal melakukan IPO di tengah tekanan global dan tantangan makroekonomi. Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, mengatakan masalah-masalah ekonomi global memang menjadi persoalan utama, namun persiapan internal perseroan sebelum melantai di bursa menjadi satu persoalan penting lainnya yang mesti diperhatikan.

Inarno menjelaskan, calon perusahaan juga mesti memperhatikan hal detail, seperti pemilihan waktu IPO hingga valuasi terhadap harga saham saat akan melakukan IPO. ”Tetapi kami melihat bahwasanya peluang itu masih ada. Namun perlu saya tekankan bahwasanya investor ini cenderung untuk berhati-hati dan juga selektif dalam menempatkan dananya,” katanya.

Selain itu, fundamental perseroan menjadi hal penting lainnya yang mestinya diperhatikan oleh pihak-pihak yang akan melakukan IPO. Sebab, kata Inarno, hal itu menjadi pertimbangan para investor untuk menempatkan uang mereka. ”Tentunya transparansi serta tata kelola yang baik serta model bisnis yang adaptif menjadi faktor kunci keberhasilan daripada IPO. Dan tentunya kesiapan internal dan juga kejelasan strategi jangka panjang itu merupakan syarat utama,” tambahnya.

Adapun sepanjang tahun berjalan, sebanyak 14 emiten sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Teranyar, PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) melantai di Bursa pada Kamis (8/5/2025). Perolehan dana IPO tertinggi masih dicatatkan oleh emiten properti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK). Anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) yang terafiliasi dengan Sugianto Kusuma alias Aguan itu meraih dana hasil IPO Rp 2,3 triliun.

Dalam pipeline BEI, terdapat 29 emiten lainnya yang sedang mengantre untuk melakukan penawaran umum pada 2025. Inarno menambahkan, prospek industri perbankan, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk melangsungkan  IPO di pasar modal Indonesia pada tahun ini masih baik dan cukup positif.“Di tengah kebutuhan bank untuk memperkuat struktur permodalan guna mendukung ekspansi usaha dan digitalisasi layanan serta inovasi produk keuangan, tentunya perlu untuk pendanaan dan rasanya memang peluang untuk itu cukup terbuka,” katanya.

Namun, lanjut Inarno, OJK tetap menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan mendasar untuk kesuksesan IPO termasuk terkait dengan perlindungan investor serta kesiapan operasional dan tata kelola perusahaan yang baik. Inarno mengingatkan, tahun ini terdapat tekanan ekonomi global yang menantang volatilitas pasar sehingga kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi calon emiten untuk melantai di bursa.

Di tengah tekanan global ini, timing yang tepat untuk IPO dan valuasi yang optimal terhadap harga saham menjadi sangat penting bagi calon emiten. Menurutnya, transparansi dan tata kelola yang baik serta model bisnis yang adaptif menjadi faktor kunci keberhasilan IPO.

Selain itu, tentunya kesiapan internal dan kejelasan strategi jangka panjang merupakan syarat utama agar calon emiten mampu menarik minat pasar secara maksimal.“Tetapi kami melihat bahwasannya peluang itu (untuk IPO) masih ada. Namun perlu saya tekankan bahwasannya investor ini cenderung untuk berhati-hati dan juga selektif dalam menempatkan dananya (di tengah tekanan ekonomi global),” kata Inarno.

Terkait dengan rencana IPO Bank DKI, Inarno menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada konsultasi atau pernyataan pendaftaran atas IPO Bank DKI. Begitu pula untuk BPR/BPR Syariah, hingga saat ini OJK belum pernyataan pendaftaran BPR/BPRS yang akan melangsungkan IPO.

Adapun OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024, sehingga membuka kesempatan bagi BPR/BPRS untuk melantai di bursa. Salah satu syarat BPR/BPRS untuk bisa menggelar IPO, yakni wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp80 miliar. bani