NERACA

Jakarta – Ekosistem pertembakauan di Indonesia sudah terbentuk sejak zaman kolonial Belanda. Mulai dari petani tembakau, perajang tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik rokok, pedagang asongan, ritel, distributor hingga eksportir telah menjadi bagian dari rantai ekosistem pertembakauan tersebut.

Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika mengungkapkan, “dengan terbentuknya ekosistem yang kuat, struktur industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia juga sudah terintegrasi. Bahkan, hingga saat ini, jutaan orang menggantungkan hidupnya dari sektor IHT.”

Terpadunya sektor IHT di dalam negeri, di antaranya karena sudah mempunyai industri pengeringan tembakau, industri kertas rokok, industri filter rokok, industri bumbu/perisa rokok, industri sigaret kretek tangan, industri kretek mesin, industri rokok putih, industri cerutu, laboratorium skala internasional hingga industri jasa pengemasan dan percetakan yang mendukung IHT.

“Oleh karena itu, sektor IHT memegang peranan penting dalam perekonomian nasional,” ujar Putu.

Hal ini misalnya lanjut Putu, tercermin dari kontribusi cukai hasil tembakau yang mencapai Rp 216 triliun pada tahun 2024, yang sekaligus menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar dari sektor industri.

“Selain itu, sektor IHT menyerap tenaga kerja sebanyak 6 juta orang dari hulu hingga hilir, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, distributor, hingga pedagang dan eksportir,” imbuh Putu.

Di sektor perdagangan internasional, ekspor produk hasil tembakau Indonesia pada tahun 2024 terbilang gemilang dengan nilai mencapai USD1,7 miliar atau meningkat 21,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia pun kini menempati posisi keenam sebagai negara eksportir produk hasil tembakau terbesar di dunia.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari kualitas produk yang berdaya saing tinggi serta kerja keras seluruh pelaku usaha tembakau nasional,” jelas Putu.

Namun demikian, tantangan juga terus dihadapi sektor IHT, khususnya maraknya peredaran rokok ilegal. Data Kementerian Keuangan mencatat, peningkatan peredaran rokok ilegal dari 3,3 persen pada 2019 menjadi 6,9 persen sepanjang tahun 2023. “Pemerintah menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha agar menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Putu.

Dalam rangka mendukung sektor IHT, Dirjen Industri Agro juga menyoroti pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh pemerintah daerah. “Dari 3 persen DBHCHT yang dibagikan kepada daerah, terdapat program pembinaan industri yang dapat dimanfaatkan mulai dari peningkatan kualitas SDM IHT, fasilitasi uji nikotin dan tar, hingga dukungan ekspor,” terang Putu.

Kemenperin juga mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan asosiasi IHT untuk menyusun program pembinaan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan industri di lapangan. Pada Minggu (1/6), Dirjen Industri Agro memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (DPP P2RPTI) di Blitar, Jawa Timur.

“Melalui munaslub ini, semoga dapat menghasilkan rencana strategis, penguatan daya saing, inovasi, dan digitalisasi sektor IHT sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan industri nasional,” ungkap Putu.

Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan mengapresiasi Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza yang tegas

menyatakan wacana penyeragaman bungkus rokok tidak jadi diterapkan. Agus menyatakan rencana penyeragaman bungkus rokok yang sempat diajukan, namun akhirnya dibatalkan, merupakan langkah yang tepat.

“Regulasi dari luar negeri tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia. Kita memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda,” ungkap Agus.

Agus menyoroti sejumlah regulasi pemerintah pusat yang menekan industri hasil tembakau dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani serta buruh di daerah penghasil tembakau, khususnya Temanggung. Kebijakan yang terlalu ketat justru berisiko mengganggu keberlangsungan ekonomi masyarakat di daerah penghasil tembakau, khususnya Temanggung yang merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau terbesar di Indonesia.

Kemudian kenaikan tarif cukai secara berturut-turut, kata Agus, telah terbukti menurunkan penjualan rokok legal, terutama pada pabrikan golongan satu dan dua. Padahal, kelompok pabrikan inilah yang selama ini menyerap sebagian besar tembakau rakyat.“Kami sepakat bahwa kesehatan penting, tapi kebijakan harus adil. Jika terlalu menekan, maka petani dan buruh yang paling terdampak,” tegas Agus.

Agus juga menambahkan bahwa kebijakan ini telah menyebabkan menurunnya perputaran ekonomi di Temanggung dan wilayah sekitarnya secara drastis dalam tiga tahun terakhir, terutama sejak masa pandemi. Penurunan daya beli pabrikan membuat hasil panen petani tak terserap maksimal. Di musim panen tembakau, biasanya uang beredar di masyarakat bisa mencapai hingga Rp1,8 triliun. Sebagai bentuk dukungan terhadap petani, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan kualitas tembakau.

Namun, Agus menilai hal ini belum cukup. Ia mendesak pemerintah pusat agar mempertimbangkan subsidi terhadap tanaman unggulan daerah seperti tembakau, kopi, dan cabai.

Agus menyebut road map industri hasil tembakau agar juga memperhatikan industri rokok. “Kami berharap ada keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Indonesia bukan Singapura atau Australia. Industri rokok kita melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir,” pungkas Agus.